Blog

Aspek Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan adalah sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh sebab itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyaat (51) ayat 49, yang berbunyi:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung.

Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, sehingga bukan hanya sekedar akad dua belah pihak, antara laki-laki dan wanita, tetapi perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh dan kuat.

Sebetulnya sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kawin paksa telah dihapus. Orang tua tidak dapat lagi mencampuri jodoh anaknya. Pasal 6 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :
“Bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika terdapat persetujuan antara calon suami atau istri.”

Walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut azas monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi suami yang diizinkan oleh agamanya untuk memiliki lebih dari satu istri, dimana untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut harus menjalani prosedur-prosedur tertentu dan mempunyai alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena azas dalam perkawinan bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sehingga undang-undang mempersulit bagi suami untuk mempunyai istri lagi dengan alasan-alasan yang kuat, tetapi kenyatannya azas ini disalahgunakan dengan perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, sehingga saat ini fenomena perkawinan di bawah tangan sudah menjadi alat pembenar bagi suami untuk beristri lagi karena dianggap tidak berzinah.

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 yang berbunyi :
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Meskipun secara agama sah, yang menjadi permasalahan apakah kedudukan dan hak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan mendapat perlindungan hukumeter terhadap hak-hak dan kepentingannya apabila dikemudian hari berpisah atau meninggal dunia (suami/istri)?

II. AZAS-AZAS PERKAWINAN

Pengertian perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

b. Dalam undang-undang dinyatakan suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akte yang dimuat dalam daftar pencatatan;

c. Menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, seorang suami lebih dari istri selain juga dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;

d. Prinsip calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk melasungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri dibawah umur;

e. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus adanya alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada dan sah. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka nantinya, baik dalam pemeliharaan dan pendidikan mereka, walaupun kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan lagi tetapi kewajiban kedua orang tua masih tetap berjalan karena adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antara orang tua dan anak.

III. MENGAPA KAWIN DI BAWAH TANGAN

Perkawinan di bawah tangan seringkali terjadi dikarenakan salah satu pasangan yaitu suami telah memiliki istri atau tidak diperolehnya izin dari istri yang terdahulu, selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami (hanya boleh mempunyi satu orang istri saja).

Sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam lagi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya poligami, artinya suami beristri lebih dari satu orang, dimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Tentunya dengan cara yang tidak mudah, tetapi harus menjalani berbagai persyaratan dan prosedur-prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi :

“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang tidak bahagia, karena undang-undang perkawinan sendiri juga menganut azas mempersulit terjadinya suatu perceraian yang berarti bahwa tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluaga yang bahagia dan kekal. Dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan :

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

Al-Quran Surat An-Nisa’ [4] : 3 menyatakan :

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat ini yang menjadi dasar bolehnya poligami, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Adalah wajar bagi suatu perundangan apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan “kemungkinan”.

Bahwa kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkiti penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Apakah jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini? Bagaimana ia menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat, bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Quran hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, yangjuga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan itu.

Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang material. Surat An-Nisa’ [4] : 129 menegaskan juga bahwa :

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yanglain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Dengan demikian, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur’an sendiri tidak ada yang melarang untuk melakukan perkawinan yang poligami, tetapi masih tetap banyak saja pihak yang tidak mau mengerti dan terkadan terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena mereka menganggap prosedur yang terdapat di pengadilan terlalu rumit dan berbelit-belit yang memakan waktu yang cukup lama, mereka lebih baik mencari jalan yang lebih praktis dan cepat yaitu perkawinan yang didasarkan pada agama saja, dimana hanya diperlukan pihak wali dan saksi saja dan perkawinan pun dapat dilaksanakan, sehingga dengan alasan yang demikian maka pasangan yang sudah punya istri memilih jalan keluar untuk menikah lagi dengan cara perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan sah di mata agama, walaupun pernikahan tersebut tidak tercatat di catatan sipil.

Sebagai akibat dari perkawinan dibawah tangan akan membawa aspek-aspek hukum yang lebih luas, baik terhadap hubungan suami dan istri dalam perkawinan di bawah tangan maupun yang menyangkut kehidupan maupun terhadap hak-hak anak dalam pergaulan di lingkungan keluarga di masyarakat.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.